Pemerintah Kabupaten Cirebon bersama Dinas Perhubungan menggelar audiensi bersama para driver ojek online. Dalam pertemuan ini, pemerintah menyatakan kesiapannya untuk membantu menyampaikan aspirasi para mitra ojol kepada pihak aplikator.
Audiensi ini dihadiri oleh aliansi ojek online dari Kota dan Kabupaten Cirebon, yang menyampaikan sejumlah petisi terkait ketimpangan aturan yang diterapkan oleh aplikator. Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah potongan sebesar 20 persen dari setiap transaksi yang dirasa terlalu membebani mitra pengemudi.
Dalam petisinya, para driver ojol meminta agar potongan tersebut diturunkan menjadi 10 persen. Mereka juga menuntut penghapusan fitur slot, layanan hemat berbayar seperti Gojek dan GrabBike Hemat, serta sistem double order yang dinilai memberatkan.
Baca Juga:Jalan Tanah Menuju TPA Kubangdeleg Rusak Berlumpur – VideoLCC Tingkat SMP Siap Digelar Disdik Dan RCTV – Video
Pemerintah daerah pun memberikan ruang diskusi dan menyambut baik aspirasi yang disampaikan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12, kewenangan pemerintah daerah terhadap operasional ojol memang terbatas hanya pada pengawasan.
Meski demikian, Dishub Kabupaten Cirebon berkomitmen untuk menjadi fasilitator antara mitra ojol dan pihak aplikator. Hingga kini, komunikasi dengan pihak aplikator terus diupayakan, meskipun belum mendapat tanggapan secara resmi.
Pemerintah daerah menegaskan tidak menutup mata terhadap keluhan para pengemudi ojek online, dan akan terus mendorong terciptanya regulasi yang adil serta menjaga keberlangsungan layanan transportasi daring yang sehat di wilayah Cirebon.