RADARCIREBON.TV- Harga bawang putih yang makin mahal bikin banyak orang ngeluh. Di beberapa daerah, harganya udah tembus lebih dari Rp50.000 per kg, jauh dari harga acuan pemerintah yang seharusnya Rp38.000 per kg. Kementerian Perdagangan (Kemendag) bilang, keterlambatan impor jadi penyebab utama masalah ini.
Tapi menurut Ombudsman RI, persoalannya nggak cuma soal keterlambatan, tapi juga lemahnya pengawasan dan kebijakan impor yang nggak tepat sasaran.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, menegaskan kalau pemerintah harus lebih cekatan dan fleksibel dalam mengawasi impor bawang putih.
Baca Juga:Lari atau Jalan Kaki? Ketahui Mana yang Cocok untuk Target Olahraga Kamu!Menkes Imbau Pemudik Jaga Kesehatan, Jangan Lupa Cuci Tangan & Pakai Masker
Masalah Utama: Aturan Impor yang Goyah
Menurut Yeka, ada dua hal penting yang seharusnya diatur dalam Persetujuan Impor (PI):
1. Batas Waktu Pengiriman – Importir yang dapat izin harus punya tenggat jelas. Misalnya, kalau dikasih izin di Januari, barangnya harus udah masuk paling lambat April atau Mei. Dengan begitu, stok bawang putih tetap terjaga.
2. Sanksi untuk Importir Nakal – Kalau sudah dikasih izin tapi nggak melakukan impor, ini bisa dibilang pengkhianatan terhadap rakyat. Kebutuhan masyarakat jelas, tapi kalau importirnya nggak bergerak, ujung-ujungnya harga melonjak dan yang kena dampak ya kita semua.
Kenapa Importir Baru yang Justru Dapat Izin?
Melansir dari CNBC Indonesia, masalahnya makin pelik karena banyak importir lama yang sudah punya pengalaman justru nggak dapet izin, sementara perusahaan baru yang belum punya jaringan pemasok di China malah dikasih lampu hijau.
“Ini masalah besar dan berisiko. Kenapa SPI diberikan kepada pelaku usaha yang belum memiliki pengalaman dan jaringan pemasok? Ini harus diawasi,” ujar Yeka.
Saat sidak ke gudang, Ombudsman juga menemukan stok bawang putih kosong. Alasannya? Importir baru masih nyari pemasok.
“Mereka bilang masih berusaha mencari pemasok. Mohon maaf, tapi tata kelolanya tidak bagus. Kalau pemerintah punya stok 200 ribu ton di BUMN, kita masih bisa bereksperimen. Tapi dalam kondisi seperti ini, masyarakat yang dirugikan” tambahnya.
Baca Juga:Ini Dia! 5 Ciri-Ciri Orang yang Mendapatkan Lailatul QadarTNI Diberi Tugas Siber! Demokrasi Indonesia Terancam? Ini Kata Kemhan!
Pemerintah Harus Bertindak Cepat!
Ombudsman mendesak pemerintah segera ambil langkah serius:
- Importir yang udah dapat izin harus diawasi ketat tiap bulan
- Kalau nggak bisa realisasi impor, izin langsung dialihkan ke yang lebih siap
- Jangan cuma diam, tapi harus aktif mengevaluasi kinerja importir
Menurut Yeka, pemerintah nggak boleh pasrah. Kalau ada importir yang nggak bisa mendatangkan bawang putih, harus ditanya alasannya. Kalau nggak masuk akal, cabut izinnya dan kasih ke pihak yang lebih kompeten.
“Kebutuhan bawang putih itu sudah jelas, 30-50 ribu ton per bulan. Jika tidak ada pengawasan yang ketat, masyarakat yang akan terus dirugikan,” tutupnya.
Dengan harga bawang putih yang makin menggila, masyarakat cuma bisa berharap pemerintah segera turun tangan biar masalah ini nggak berlarut-larut.