Aliansi mahasiswa di Kota Cirebon melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon. Salah satu tuntutan utama adalah penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang belum lama disahkan. Undang-undang tersebut dianggap dapat mengancam demokrasi dengan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.
Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cirebon Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Cirebon pada Senin siang. Meski dalam suasana Ramadan, mereka tetap bersemangat menyuarakan aspirasi terkait Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan.
Sambil berorasi dengan kobaran api, para mahasiswa menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang dianggap bisa mengancam demokrasi.
Baca Juga:Vaksinasi Polio Dan Influenza Untuk Calon Jamaah Haji – VideoRekayasa Lalu Lintas Untuk Kelancaran Mudik Lebaran – Video
Aksi orasi yang dilakukan para mahasiswa sempat diwarnai dengan aksi saling dorong dengan petugas kepolisian yang mengamankan jalannya demonstrasi. Mahasiswa menuntut agar pihak DPRD menemui mereka. Aksi kemudian berlanjut di halaman DPRD, di mana mahasiswa ditemui oleh Komisi Satu DPRD dan Kapolres Cirebon Kota.
Dalam aksi ini, mahasiswa menuntut pemerintah dalam hal ini Presiden untuk membatalkan UU TNI dan menggantinya dengan Perppu agar fungsi TNI tidak bercampur dengan hak sipil.
Aksi unjuk rasa ini juga sempat diwarnai insiden ketika salah satu mahasiswa hendak menurunkan bendera Merah Putih. Namun, tindakan tersebut langsung mendapatkan peringatan keras dari satpam dan intel Polres. Setelah itu, para mahasiswa melanjutkan diskusi di dalam Gedung DPRD Kota Cirebon.