Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Abraham Mohammad, meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengevaluasi kebijakan larangan studi tur bagi sekolah di Jawa Barat. Jika dibiarkan, maka situasi tersebut bisa membunuh pelaku usaha sektor pariwisata yang ada di banyak daerah, terutama di Jawa Barat.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Abraham Mohammad, meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk mengevaluasi kebijakan larangan studi tur bagi sekolah di Jawa Barat. Hal itu disampaikan saat audiensi dengan para pelaku usaha pada Senin, 24 Maret 2025, yang mengeluh karena kebijakan ini bisa mematikan sektor pariwisata.
Jika dibiarkan, maka situasi tersebut bisa membunuh pelaku usaha sektor pariwisata yang ada di banyak daerah, khususnya di Jawa Barat. Menurut Abraham, pihaknya menerima banyak keluhan dan aspirasi dari para pelaku usaha sektor pariwisata yang mengalami kerugian yang tidak sedikit akibat dampak dari kebijakan pelarangan studi tur tersebut.
Baca Juga:Vaksinasi Polio Dan Influenza Untuk Calon Jamaah Haji – VideoRekayasa Lalu Lintas Untuk Kelancaran Mudik Lebaran – Video
Lebih jauh, Abraham menyebut bahwa kasus atau kejadian kecelakaan yang pernah terjadi harus dijadikan pelajaran berharga agar tidak terjadi di kemudian hari. Ia meminta kasus itu tidak dijadikan pijakan pengambilan kebijakan secara umum yang akhirnya mengorbankan banyak pihak.
Imbas dari kebijakan pelarangan studi tur, banyak travel dan perkumpulan jasa pariwisata yang mengancam akan memboikot Jawa Barat sebagai salah satu destinasi kunjungan wisatanya.Hal ini merupakan sesuatu yang tidak diinginkan, sehingga perlu adanya solusi dan jalan keluar atas masalah yang dihadapi.
Sementara itu, Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Industri Tur dan Travel Kabupaten Cirebon, Nana Yohana, mengatakan bahwa imbas dari kebijakan tersebut, pihaknya harus menerima banyak dampak negatif, di antaranya order yang dibatalkan dan tidak bisa menjalankan pekerjaan seperti biasa.
Dari pertemuan ini, pihaknya pun meminta kepada Gubernur Jawa Barat agar pelarangan studi tur dapat dikaji ulang dan dipertimbangkan dengan matang dampaknya.