Dinas Perhubungan (Dishub) terus meningkatkan layanan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) berdasarkan aduan masyarakat. Sayangnya, dalam beberapa temuan, matinya PJU bukan hanya disebabkan oleh kerusakan wajar pada komponen listrik, tetapi juga akibat pencurian listrik pada KWH meter lampu PJU.
Tim Dishub menemukan adanya sambungan ilegal yang digunakan bukan untuk PJU, melainkan untuk kebutuhan lain seperti listrik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), warung, lampu taman, hingga pompa air.
Tindakan ini tidak hanya berisiko merusak komponen listrik, tetapi juga merugikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, karena beban tagihan listrik yang harus dibayar bisa meningkat hingga tiga kali lipat.
Baca Juga:Bupati Imron Lantik Pengurus FKKC – VideoBelum Lama Diperbaiki, Jalan Karangtengah Berlubang Lagi – Video
Kepala Bidang Prasarana dan Perparkiran, Khadafi Mufti, menerangkan bahwa temuan seperti ini terus bertambah. Hingga Kamis, 20 Maret 2025, Dishub telah menemukan empat titik di empat desa yang mengalami gangguan PJU akibat sambungan ilegal.
Menurutnya, biaya normal untuk satu KWH meter yang mengaliri sekitar lima hingga enam titik PJU hanya sekitar Rp150.000 per bulan. Namun, dengan adanya pencurian listrik atau sambungan ilegal, tagihan tersebut bisa membengkak hingga Rp700.000 per bulan di satu titik KWH meter.