Penundaan pengangkatan calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2025 menuai kekecewaan dari peserta yang telah dinyatakan lolos tahun ini. Kebijakan tersebut, yang tertuang dalam surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), memicu gelombang aksi protes di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kuningan.
Sebagai bentuk protes, massa yang terdiri dari calon ASN dan P3K berangkat menuju Jakarta pada Selasa, 18 Maret 2025, didampingi Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy. Mereka menggelar aksi di depan Gedung Kemenpan-RB dengan membentangkan spanduk, membawa poster, dan berorasi menyuarakan aspirasi mereka.
Aksi ini membuahkan hasil, di mana sebanyak 20 perwakilan massa mendapat kesempatan untuk bertemu dengan pihak Kemenpan-RB. Hasil pertemuan memberikan harapan baru, karena penundaan pengangkatan kini dikembalikan kepada masing-masing daerah. Artinya, jika Pemerintah Kabupaten Kuningan mampu menggelar pengangkatan dalam waktu dekat, hal itu tidak akan bertentangan dengan aturan yang ada.
Baca Juga:Luapan Sungai Ciwaringin Rendam Ratusan Rumah – VideoJigus Pantau Penanganan Pasca Banjir – Video
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan, hingga rombongan kembali ke Kuningan pada siang hari.
Dalam orasinya, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, menyampaikan alasan utama dirinya turut mengawal penyampaian aspirasi ini hingga ke Jakarta. Ia menyoroti banyaknya peserta P3K yang sebelumnya telah lama mengabdi sebagai tenaga harian lepas (THL) atau honorer dengan upah minim dari pemerintah. Bahkan, beberapa tenaga honorer di lingkungan Pemkab Kuningan telah mengabdi selama belasan hingga lebih dari 20 tahun.
Sebagai wakil rakyat, Nuzul menegaskan bahwa dirinya tidak bisa tinggal diam melihat harapan warganya terhambat akibat kebijakan ini. Oleh karena itu, sebagai pimpinan DPRD, ia bertekad untuk terus mengawal aspirasi tersebut hingga hak-hak calon ASN dan P3K terpenuhi dalam waktu dekat.