Menjelang musim mudik Idul Fitri 2025, pemeliharaan 18.835 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Kuningan yang selama ini gencar dilakukan Dinas Perhubungan (Dishub) terancam terhenti.
Kepala Bidang Sarana dan Perparkiran, Khadafi Mufti, mengungkapkan bahwa kondisi ini terjadi akibat belum cairnya anggaran Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) dari Pemkab Kuningan.
Akibat keterlambatan pencairan anggaran ini, Dishub Kuningan kehabisan cadangan komponen PJU, sehingga untuk sementara pemeliharaan hanya dapat dilakukan pada PJU dengan kerusakan ringan. Adapun PJU yang mengalami kerusakan berat atau membutuhkan penggantian komponen listrik baru akan diperbaiki setelah anggaran BOP dicairkan.
Baca Juga:Pemda Janji Jembatani Buruh Dengan Perusahaan – VideoMogok Kerja Berujung PHK Sepihak – Video
Menurut Khadafi, dalam sehari pihaknya menerima rata-rata 11 laporan masyarakat terkait PJU yang tidak menyala atau rusak. Tim teknisi yang bekerja selama 24 jam hanya memiliki satu kendaraan operasional crane PJU, sehingga keterbatasan ini semakin memperlambat proses perbaikan.
Selain berdampak pada pemeliharaan PJU, keterlambatan anggaran ini juga menyebabkan kendala dalam pemeliharaan kendaraan operasional serta penundaan pembayaran tunjangan berbasis risiko bagi personel lapangan, yang mayoritas merupakan Tenaga Harian Lepas (THL).
Guna mencari solusi, pada Rabu, 12 Maret 2025, pihak Dishub telah berkonsultasi dengan Bupati Kuningan serta Komisi 3 DPRD Kuningan untuk menjadikan persoalan ini sebagai perhatian bersama.
Selain faktor anggaran, Dishub juga mengajak masyarakat dan pemerintah desa untuk turut menjaga PJU di daerah masing-masing. Sebab, berdasarkan beberapa temuan di lapangan, PJU yang tidak menyala sering kali disebabkan oleh hilangnya komponen penting, seperti sensor, konektor, hingga kabel.
Dalam beberapa kasus lainnya, ditemukan pula laporan PJU mati yang ternyata disebabkan oleh kurangnya daya listrik. Hal ini terjadi karena gardu KWh PJU digunakan untuk keperluan lain di luar penerangan jalan.
Untuk mengatasi permasalahan daya ini, pihak Dishub telah memutus sambungan yang tidak sesuai peruntukannya serta berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat agar menghadirkan sambungan KWh baru untuk kebutuhan masyarakat.