Sementara itu, satu lagi Peraturan Daerah (Perda) yang perlu mendapat perhatian khusus agar segera terealisasi, selain terkait administrasi kependudukan, adalah Perda tentang Kawasan Bebas Asap Rokok. Hal ini penting mengingat salah satu pengeluaran terbesar di sektor kesehatan publik berasal dari dampak konsumsi rokok, sehingga diperlukan peraturan khusus untuk mengendalikannya.
Inisiasi Perda Kawasan Bebas Asap Rokok merupakan regulasi daerah yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat. Perda ini bertujuan untuk mengatur keberadaan fasilitas umum agar terbebas dari asap rokok. Beberapa fasilitas umum yang dimaksud antara lain kantor pelayanan publik, tempat peribadatan, dan ruang terbuka hijau.
Salah satu ketentuan dalam Perda ini adalah setiap fasilitas publik harus menyediakan ruang khusus bagi perokok, guna memastikan bahwa aktivitas merokok tidak mengganggu masyarakat di sekitarnya. Diharapkan, penerapan Perda Kawasan Bebas Asap Rokok ini dapat menguatkan infrastruktur kesehatan, mengingat tingginya biaya yang harus dikeluarkan akibat dampak asap rokok.
Baca Juga:Ismi Bantu Perjuangkan dan Realisasikan Pembangunan Tanggul di 3 Desa Terdampak Aliran Sungai CimancisKejari Kabupaten Cirebon Musnahkan Barang Bukti – Video
Karena sifatnya yang delegatif, Perda Kawasan Bebas Asap Rokok juga menjadi salah satu syarat untuk memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik, terutama yang berkaitan dengan sektor kesehatan. Oleh karena itu, Perda ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah sebagai salah satu prioritas kebijakan.
Sementara itu, pengeluaran pemerintah untuk menangani dampak kesehatan akibat perilaku merokok sudah cukup besar. Oleh sebab itu, regulasi seperti Perda Kawasan Bebas Asap Rokok sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan masyarakat secara lebih efektif serta mengurangi beban pembiayaan di sektor kesehatan publik.