Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) meminta pendampingan dalam pengelolaan anggaran Dana Desa, mulai dari perencanaan hingga audit. Permintaan ini disampaikan kepada DPRD Kabupaten Cirebon untuk memfasilitasi para kuwu, terutama yang baru menjabat, dalam mengelola dan merealisasikan Dana Desa secara tepat.
Menanggapi permintaan tersebut, DPRD Kabupaten Cirebon mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Cirebon. Para kuwu berharap DPRD dan OPD terkait dapat mengawal serta memberikan pendampingan agar pengelolaan Dana Desa dapat berjalan transparan dan efektif dalam pembangunan desa.
Ketua FKKC Kabupaten Cirebon, Muali, menjelaskan bahwa banyak kuwu baru yang masih membutuhkan bimbingan teknis dalam pengelolaan anggaran. Sementara itu, DPRD telah berkoordinasi dengan Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta OPD terkait untuk melakukan pendampingan secara masif ke seluruh desa di Kabupaten Cirebon.
Baca Juga:Penggunaan IKD Di Kab. Cirebon Masih Rendah – VideoPemerintah Gelontorkan Dana Hibah 1 Miliar Rupiah – Video
Dengan adanya pendampingan ini, diharapkan tidak ada kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa yang berpotensi menimbulkan penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran.