Pemerintah Kabupaten Cirebon terus mendorong kolaborasi lintas sektor guna memperlancar arus investasi. Salah satu langkah utamanya adalah meminimalkan hambatan yang sering terjadi di lapangan, sehingga investor semakin percaya untuk menanamkan modalnya di daerah ini.
Sebagai salah satu kawasan potensial untuk industri, Kabupaten Cirebon telah menarik banyak investasi berskala besar. Namun, Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menyoroti perlunya kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), untuk mengatasi berbagai kendala yang dapat menghambat investasi.
Beberapa permasalahan yang menjadi perhatian utama di antaranya adalah aksi premanisme dan praktik oknum lembaga tertentu yang dapat mempengaruhi penilaian investor. Pemerintah telah menindaklanjuti hal ini melalui diskusi intensif dengan Forkopimda agar dapat menemukan solusi yang efektif untuk mengatasi persoalan di lapangan.
Baca Juga:Warga Kertawinangun Kerja Bakti Bersihkan Saluran – VideoSaluran Belakang Hotel Menyempit – Video
Menurut Pj Bupati Wahyu Mijaya, Pemerintah Daerah telah berupaya maksimal dalam meningkatkan nilai investasi. Salah satunya dengan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), meskipun implementasinya belum menyeluruh. Namun, titik-titik penting untuk investasi akan mulai dijalankan pada tahun 2025.
Untuk semakin mempermudah investasi, Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah membahas penyederhanaan proses perizinan, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), sehingga semakin banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya.
Selain itu, guna menghilangkan indikasi negatif yang masih terjadi di lapangan, Pemerintah Daerah siap berkolaborasi dengan seluruh pihak agar hilirisasi industri di Kabupaten Cirebon dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian daerah.