Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar 20% alokasi Dana Desa digunakan untuk ketahanan pangan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menanggapi hal tersebut, sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon meminta agar desa-desa yang belum memiliki BUMDes segera membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Ketahanan Pangan (TPKKP) melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
Sebagai tindak lanjut dari instruksi ini, pemerintah kecamatan mulai melakukan sosialisasi penggunaan Dana Desa (DD). Salah satu kegiatan sosialisasi berlangsung di Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, pada Senin siang.
Penjabat (PJ) Camat Astanajapura, Deny Syafruddin, menginstruksikan seluruh desa di wilayahnya yang belum memiliki BUMDes agar segera membentuk TPKKP melalui Musdesus. Dari 13 desa di Kecamatan Astanajapura, baru dua desa yang memiliki BUMDes aktif, yakni BUMDes Desa Munjul dan BUMDes Desa Astanajapura. Sementara itu, 11 desa lainnya masih belum memiliki BUMDes yang aktif.
Baca Juga:Warga Kertawinangun Kerja Bakti Bersihkan Saluran – VideoSaluran Belakang Hotel Menyempit – Video
Untuk memastikan kesuksesan program ini, pihak kecamatan telah mengumpulkan para kuwu, sekretaris desa (Sekdes), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna melakukan sosialisasi mengenai penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan, yang wajib dialokasikan minimal 20% dan dikelola melalui BUMDes.
Sementara itu, dalam penggunaan anggaran Dana Desa tahun 2025, terdapat tujuh poin utama yang wajib dipenuhi, yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) maksimal 15%, penanganan stunting,ketahanan pangan minimal 20%, desa digital, perubahan iklim, padat karya tunai, prioritas anggaran desa lainnya, termasuk operasional pemerintah desa maksimal 3%.
Dengan adanya alokasi Dana Desa untuk ketahanan pangan, diharapkan BUMDes dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.