Kebijakan baru Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penyesuaian distribusi gas LPG 3 kilogram atau gas bersubsidi sempat membuat heboh masyarakat Tanah Air pada Selasa, 4 Februari 2025.
Meskipun di Kabupaten Kuningan pasokan “gas melon” relatif aman, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian (Diskopdagperin) mengimbau agar warga tidak panik dan tidak melakukan aksi borong LPG 3 kg.
Kepala Diskopdagperin Kuningan, Trisman Supriatna, menjelaskan bahwa panic buying justru dapat menyebabkan kelangkaan, padahal Kuningan memiliki stok yang cukup setiap tahunnya.
Baca Juga:Atap Rumah Warga Ambruk Akibat Hujan Angin Kencang – VideoMasyarakat Desak Kuwu Jungjang Wetan Dipecat – Video
Berdasarkan data Diskopdagperin, Kabupaten Kuningan memiliki 23 agen LPG, 1.689 pangkalan, kuota tahunan sebesar 11,7 juta tabung gas bersubsidi 3 kg
Meskipun angin segar sempat diumumkan oleh Presiden Prabowo pada Selasa siang—dengan instruksi agar pengecer dapat kembali berjualan sambil menunggu keputusan petunjuk teknis mengenai peningkatan status pengecer menjadi sub-pangkalan—Diskopdagperin optimis distribusi di Kuningan akan tetap lancar.
Dari informasi sementara, pemerintah akan benar-benar mendata penyaluran gas melon serta memastikan harga jual tetap sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Melalui regulasi baru ini, yang sekaligus membedakan dari aturan sebelumnya, diperkirakan setiap pembelian LPG 3 kg akan diwajibkan menggunakan KTP atau Kartu Keluarga (KK). Kuota pembelian juga akan disesuaikan dengan kebutuhan wajar untuk rumah tangga maupun usaha mikro kecil di Kuningan.
Berdasarkan pantauan RCTV di sebuah pangkalan LPG di Kecamatan Cilimus, distribusi gas melon dari pihak agen tetap berjalan lancar. Satu pangkalan ini dapat melayani hingga tiga pengecer dengan suplai 50 tabung setiap minggunya.
Pengelola pangkalan berharap kebijakan pemerintah tidak memberatkan masyarakat, karena sebelum regulasi ini diberlakukan, pasokan LPG ke warga berjalan lancar tanpa kendala.