Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Kuningan mengungkapkan empat permasalahan utama sektor pariwisata dalam audiensi dengan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan. Audiensi ini bertujuan untuk mendiskusikan perkembangan pariwisata di daerah tersebut, yang menurut Pokdarwis, belum memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi masyarakat.
Menurut Ketua Pokdarwis Kuningan, Maryoto, hasil analisis timnya menunjukkan bahwa sektor pariwisata di Kuningan terbagi dalam empat kluster wilayah, yang dikelola oleh berbagai pihak, baik pemerintah, sektor swasta, perorangan, maupun melalui Perumda Aneka Usaha. Kluster-kluster tersebut tersebar di beberapa kecamatan, antara lain Kecamatan Cigugur, Kecamatan Cilimus, Kecamatan Pasawahan, dan Kecamatan Darma. Masing-masing wilayah memiliki ikon wisata yang diminati oleh wisatawan.
Namun, dalam audiensi tersebut, Pokdarwis mengangkat empat permasalahan yang dianggap krusial bagi sektor pariwisata Kuningan.
Baca Juga:Ini 5 Komitmen Nyata BRI Dorong Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing UMKMPotensi Kesenian Kec. Gebang Belum Dimaksimalkan – Video
Dampak ekonomi pariwisata, Pokdarwis menilai bahwa sektor pariwisata di Kuningan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Mereka berharap, stakeholder terkait dapat menciptakan kemitraan yang lebih kuat antara objek wisata dan masyarakat setempat.
Kebutuhan payung hukum yang tegas, Pokdarwis menginginkan adanya payung hukum yang jelas bagi sektor pariwisata melalui Perda Tata Ruang, yang dapat memastikan wilayah mana yang akan dikategorikan sebagai kawasan wisata.
Infrastruktur ramah lingkungan, Pokdarwis juga menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam memberikan petunjuk terkait pembangunan infrastruktur pariwisata yang ramah lingkungan, khususnya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam seperti air yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Sinergitas antar stakeholder, Pokdarwis berharap agar dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) mencantumkan upaya sinergitas antara seluruh stakeholder terkait dalam pengelolaan pariwisata.Masukan dari Pokdarwis ini diterima dengan baik oleh Ketua Komisi II, Jajang Jana. Pihaknya sepakat untuk menyampaikan aspirasi Pokdarwis, khususnya di kalangan legislatif, agar menjadi perhatian bagi pemerintahan yang akan datang.