Pemerintah Kabupaten Cirebon menilai bahwa Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung memiliki respon yang lambat dalam menangani persoalan banjir yang sering melanda wilayah tersebut, terutama yang menjadi kewenangan BBWS, seperti aliran sungai. Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai, menyatakan bahwa penanganan banjir membutuhkan keterlibatan semua pihak agar bisa optimal, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
BBWS Cimanuk Cisanggarung, yang memiliki kewenangan atas aliran sungai, dinilai membutuhkan tindakan lebih lanjut, seperti normalisasi sungai dan pembangunan infrastruktur yang dapat mencegah banjir. Meskipun demikian, Hilmy juga menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang lebih intens antara pemerintah daerah dan BBWS untuk mengatasi masalah banjir yang terus berulang.
Pemerintah Kabupaten Cirebon sendiri telah menyediakan alokasi anggaran sebesar satu milyar rupiah untuk menangani banjir yang menjadi kewenangan daerah. Namun, Hilmy menyadari bahwa meskipun anggaran tersebut sudah disiapkan, jumlah tersebut mungkin tidak akan cukup optimal untuk menyelesaikan masalah banjir secara menyeluruh.
Baca Juga:Daftar Calon Ketua KNPI, Jaka Permana Siap Bawa Perubahan untuk Pemuda yang Lebih BaikPrihatin Layanan Pendidikan Terganggu Karena Banjir – Video
Harapan Pemkab Cirebon adalah agar seluruh pihak, sesuai dengan kewenangannya, dapat bekerja sama dalam mengatasi persoalan banjir tahunan. Dengan demikian, masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir tidak perlu lagi merasa cemas setiap kali musim penghujan tiba.