Puluhan mahasiswa PMII di Kuningan menggelar aksi demo di depan kantor DPRD pada Jumat siang. Berbekal spanduk dan poster, dalam orasinya, mahasiswa melayangkan sejumlah tuntutan untuk mengevaluasi 100 hari kerja para anggota DPRD, antara lain transparansi APBD, kesejahteraan masyarakat, dan menuntut diusutnya dugaan kasus pelanggaran etik salah satu anggota DPRD yang belakangan viral.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menggelar aksi demo di depan kantor DPRD Kuningan pada Jumat siang, mulai pukul 13.30.
Berbekal spanduk dan poster, dalam orasinya, mahasiswa melayangkan sejumlah tuntutan untuk mengevaluasi 100 hari kinerja para anggota DPRD.
Baca Juga:Prihatin Layanan Pendidikan Terganggu Karena Banjir – VideoRatusan Hektar Lahan Pertanian Rusak Akibat Banjir – Video
Tuntutan tersebut meliputi transparansi APBD 2025, permasalahan gagal bayar Pemkab yang belum selesai, kritik terhadap sejumlah raperda yang dinilai tidak pro-rakyat, serta mempertanyakan eksistensi website DPRD yang dianggap tidak update.
Mahasiswa juga menyuarakan isu kesejahteraan masyarakat, seperti tuntutan ketersediaan lapangan kerja. Selain itu, mereka menuntut diusutnya dugaan kasus pelanggaran etik terkait isu moral salah satu anggota DPRD.
Seluruh poin tuntutan ini dicantumkan dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh mahasiswa.
Saat berorasi, aksi mahasiswa disaksikan oleh unsur pimpinan DPRD. Tampak hadir Ketua Nuzul Rachdy, Wakil Ketua Ujang Kosasih, Wakil Ketua Saw Tresna Septiani, serta Ketua dan Anggota Badan Kehormatan DPRD.
Menanggapi adanya dugaan pelanggaran etik, Ketua Badan Kehormatan DPRD, Eman Suherman, menerangkan bahwa pihaknya telah menerima laporan pengaduan pada Senin lalu. Laporan ini telah berproses dan menunggu klarifikasi dari pihak yang bersangkutan.
Di akhir aksi, mahasiswa menyerahkan surat tuntutan aksi untuk ditandatangani oleh unsur pimpinan DPRD.
Demo mahasiswa PMII ini berlangsung damai dan tertib, serta mendapat pengawalan dari Polres Kuningan dan petugas Satpol PP.