Kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) memang kerap kali meresahkan. Oleh karena itu, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengajak semua pihak untuk mencegah pekerja migran non-prosedural dan juga akan menindak perusahaan yang nakal alias ilegal.
Pemerintah akan tindak tegas kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap terjadi di kalangan pekerja migran Indonesia (PMI). Hal itu disampaikan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding saat berkunjung ke Majalengka, Rabu siang.
Abdul menyampaikan, pemberangkatan PMI harus dipastikan sesuai prosedural, sehingga negara bisa memberikan jaminan perlindungan terhadap para pahlawan devisa negara tersebut.
Baca Juga:Ratusan Kiai se-Bandung Raya Doa dan Dukung Syaikhu-Ilham Jadi Pemimpin JabarPengamat Pendidikan Sebut Kurikulum Merdeka Kurang Bijak
Abdul juga menambahkan, jika diketahui ada perusahaan ataupun LPK yang memberangkatkan PMI dengan non-prosedural, pihaknya akan secara tegas memberikan sanksi pidana hingga pencabutan izin perusahaan.
Sementara itu, pihaknya juga meminta agar semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat, untuk mencegah pemberangkatan PMI unprocedural yang pada akhirnya merugikan PMI itu sendiri.