Memasuki puncak kemarau, Pemkab Kuningan melalui SKPD dan instansi terkait bersiaga menghadapi potensi bencana akibat kekeringan, yaitu potensi bencana karhutla dan kekurangan air bersih.
Memasuki puncak kemarau, Pemkab Kuningan melalui SKPD dan instansi terkait seperti BPBD, Damkar, dan Dinas Pertanian bersiaga menghadapi potensi bencana akibat kekeringan, yaitu potensi bencana karhutla, kekurangan air bersih, dan potensi gagal panen pertanian.
Kebakaran hutan dan lahan terakhir dilaporkan warga kepada Damkar Kuningan terjadi pada Senin, 19 Agustus, sekitar pukul 23:00 di sebuah kebun warga di Desa Taraju, Kecamatan Sindang Agung.
Baca Juga:BPIP Apresiasi Dukungan Bank Mandiri Untuk Paskibraka 2024Elektabilitas Tembus 90%, KDM: Hatur Nuhun Rakyat Jabar, Saatnya Jabar Istimewa
Kepala UPT Damkar Kuningan, Andri Arga Kusumah, mengerahkan randis dan personelnya untuk memadamkan api, dan berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit.
Kepada RCTV, Kepala UPT Damkar menerangkan bahwa memasuki puncak kemarau, Damkar belum menerima laporan permintaan air bersih untuk konsumsi dari daerah yang terdampak kekeringan.
Selain Damkar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kuningan, Wahyu Hidayah, menyampaikan hal serupa. Dalam kegiatan hari ini, Diskatan meninjau lokasi area pertanian di salah satu desa Kecamatan Japara. Wahyu menjelaskan bahwa untuk sementara, tim pemantau Diskatan belum menemukan desa yang mengalami fuso atau gagal panen, yang artinya air untuk pertanian masih dalam kondisi aman.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kuningan, Indra Bayu Permana, menjelaskan bahwa jajarannya bersiaga melakukan monitoring potensi bencana akibat kemarau.
Yang sangat diwaspadai adalah potensi bencana karhutla di kawasan Gunung Ciremai. Untuk mencegah hal ini, tim BPBD terus melanjutkan pemeliharaan sekat bakar dan berencana mendirikan posko kedaruratan pada pekan ini.
Potensi kekeringan di desa-desa yang langganan terdampak juga menjadi perhatian Kalak BPBD. Menurut Indra, hingga Selasa, 20 Agustus, baru ada laporan permohonan air bersih dari satu desa.
Jumlah ini sangat jauh jika dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2023. Minimnya permohonan air bersih di desa terdampak kemarau saat ini menandakan sejumlah program pemerintah seperti penghijauan dan penyediaan air lainnya berjalan baik.
Baca Juga:Disbudpar Gelar Pertunjukan Sandiwara Wirabuana – VideoPetani Di Desa Wiyong Terpaksa Panen Padi Lebih Awal – Video
Meski demikian, BPBD sangat mempersiapkan pasokan kiriman air bersih jika diperlukan setiap waktu.