Kota dan Kabupaten Cirebon tengah bersiap menghadapi Pilkada yang akan digelar November mendatang. Tentu saja, ada harapan besar agar pemimpin ke depan bisa mengutamakan masyarakat lokal dalam setiap program pembangunan. Jangan sampai mereka hanya gigit jari melihat pembangunan yang diambil alih oleh oknum pelaku jasa konstruksi (Jakon) yang memonopoli pekerjaan.
Kota dan Kabupaten Cirebon akan memiliki walikota dan bupati yang baru untuk periode 2024–2029 mendatang. Tentunya, pembangunan pun akan terus berjalan dan berkelanjutan.
Namun, sejumlah keluhan dilontarkan para pelaku jasa konstruksi (Jakon) Cirebon, yang asli putra daerah, yang meminta agar tidak ada oknum pelaku jasa konstruksi dari luar Cirebon yang memonopoli pekerjaan pembangunan. Mirisnya, sudah ada indikasi para pengusaha dari luar Kota Cirebon yang akan masuk untuk mengambil pekerjaan di pemerintahan.
Baca Juga:Kemeriahan HUT Kemerdekaan RI – VideoKarna – Koko Resmi Berpasangan di Pilkada Majalengka – Video
Pelaku jasa konstruksi Kota Cirebon, Ramli Simanjuntak, yang merupakan Direktur PT Toba Sakti Utama, berharap pengusaha lokal wajib menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah, sesuai peraturan, bukan pengusaha luar. Ramli mengungkapkan bahwa pada rezim pemerintahan sebelumnya, Jakon asli Cirebon sama sekali tidak diberi kesempatan.
Pelaku jasa konstruksi berharap di tahun 2025, pekerjaan di Pemerintah Kota Cirebon tidak dimonopoli oleh oknum pengusaha atau perusahaan yang berasal dari luar Kota Cirebon. Jika hal ini kembali terulang, mereka akan bergerak dan menggugat kepala daerah.