Berbagai rangkaian kegiatan perayaan Hari Ulang Tahun Cirebon ke-597 dengan puncak acara pada Minggu pagi di Lapangan Kejaksan, menampilkan beragam kesenian tradisional hingga aksi ketangkasan dari siswa IPDN yang dinantikan ratusan warga yang tumpah ruah turut mengiringi kirab iring-iringan yang berakhir di Gedung Merdeka. Turut digelar pula sidang istimewa DPRD yang membahas pencapaian pemerintah kota hingga deklarasi perang terhadap judi online.
Dalam puncak Hari Ulang Tahun Kota Cirebon yang ke-597 pada Minggu pagi, setelah upacara peringatan yang diselenggarakan di Alun-Alun Kejaksan, rombongan Kirab Agung yang terdiri dari Pj Wali Kota beserta jajarannya, Sekda Provinsi Jawa Barat, anggota DPRD, perwakilan dari Keraton Kanoman dan Kasepuhan, serta perwakilan dari beragam instansi pemerintahan berjalan menuju Kantor DPRD Kota Cirebon.
Di depan Gedung DPRD Kota Cirebon, rombongan disambut upacara tradisional sebelum memasuki ruang rapat. Dibuka oleh Ketua DPRD Kota Cirebon, lalu dibacakan pula Babad Cirebon oleh juru bicara Keraton Kanoman, yang disusul dengan sambutan dari Komandan Puspomal, Pj Wali Kota, Sekda Provinsi dengan beberapa di antaranya menggunakan bahasa daerah. Dalam rapat dibahas beragam pencapaian seperti angka inflasi Cirebon pada Juni, kasus stunting, pengurangan angka kemiskinan ekstrem, angka pengangguran, persiapan transisi kepemerintahan, peluncuran Kamus Bahasa Cirebon Jilid 1, hingga deklarasi perang terhadap judi online yang merebak di masyarakat.
Baca Juga:Pohon Tua Besar Tumbang – VideoKuwu Cup V Turnamen Desa Cipejeuh Wetan – Video
Penjabat Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi menyampaikan, pada HUT ke-597 Kota Cirebon, pemerintah kota mendeklarasikan penolakan dan pencegahan terhadap judi online yang merebak di masyarakat dengan berbagai program sosial, dengan tujuan menyejahterakan warga agar tidak tertarik dengan perjudian online, konvensional hingga jerat pinjaman online.
Dengan fokus pemerintah kota untuk memerangi perjudian online, konvensional, hingga jerat pinjaman online, diharapkan juga peran serta masyarakat dan seluruh stakeholder pemerintahan dari tingkat desa hingga instansi pemerintahan, untuk dapat bekerja sama melakukan pencegahan hingga pengawasan bagi keluarga dan kerabatnya agar menjauhkan diri dari perilaku yang dapat merugikan pribadi dan negaranya tersebut.