Soroti Dampak Buruk PLTU Cirebon 1, Karbon dan Walhi Adakan Diskusi Publik

Walhi
Karbon dan Walhi Kolaborasi
0 Komentar

RADARCIREBON.TV – Para Koalisi Rakyat Bersihkan Cirebon (KARBON) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengadakan diskusi publik bertajuk “Kupas Tuntas Pensiun Dini PLTU Cirebon 1” di Hotel Sutan Raja, Kamis (27/6/2024). 

Diskusi ini bertujuan untuk mengedukasi dan menggugah kesadaran masyarakat, khususnya para pemuda di Kabupaten/Kota Cirebon, mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara.

Isu perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan menjadi latar belakang utama diadakannya acara ini. 

Baca Juga:Pesona Keindahan Bukit Trijaya KuninganDestinasi Wisata Kolam Renang di Bogor, Tiket dan Fasilitas

Dampak perubahan iklim sudah dirasakan di berbagai wilayah di Indonesia, seperti banjir rob di Kabupaten Demak, anomali cuaca di Bandung, dan kenaikan permukaan air laut di pesisir utara Jawa. Gas rumah kaca dan polusi udara dari aktivitas industri, termasuk PLTU berbasis batu bara, dianggap sebagai penyebab utama krisis iklim ini.

Dalam diskusi tersebut, pemateri dari Trend Asia memaparkan alasan di balik pensiun dini PLTU Cirebon 1, yang dijadwalkan 7 tahun lebih cepat dari rencana semula. Ia menjelaskan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada batu bara sebagai sumber energi, dengan produksi mencapai 770,24 juta ton pada tahun 2023, di mana 62,8 juta ton di antaranya digunakan untuk PLTU. 

Hal ini menunjukkan infrastruktur energi negara masih bergantung pada batu bara, meskipun penghentian dini PLTU dinilai sebagai langkah penting untuk mengurangi emisi karbon dan mempercepat transformasi energi.

Walhi dan Karbon juga menyoroti dampa negatif dari keberadaan PLTU 

Tentu terhadap kehidupan masyarakat pesisir Cirebon, yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Aktivitas perekonomian seperti tambak garam dan ikan terganggu oleh polusi dari PLTU. 

Selain itu, pasokan listrik di jaringan Jawa-Bali dinilai sudah berlebih, sehingga pensiun dini PLTU Cirebon 1 dianggap tepat untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat.

Namun, pensiun dini PLTU juga menimbulkan tantangan, terutama bagi tenaga kerja yang sebelumnya bekerja di PLTU. Oleh karena itu, diskusi ini menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah dan stakeholder lain dalam mengatasi dampak pensiun dini PLTU.

Baca Juga:Rekomendasi Penginapan Dekat Malioboro, Mulai Dari 200 Ribu, Fasilitas Bersih dan NyamanGarut Surga Alam Tersembunyi di Jawa Barat

Narasi dari Yayasan Cerah Indonesia (YCI) menyoroti minimnya literasi publik terhadap isu lingkungan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. 

Data menunjukkan hanya 1 dari 5 orang pernah terlibat dalam kegiatan diskusi tentang lingkungan. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi tentang dampak aktivitas industri terhadap lingkungan menjadi sangat penting.

Pemateri dari Climate Policy Indonesia (CPI) juga mengkritisi adanya praktik greenwashing atas nama perubahan iklim. Meskipun Bank Pembangunan Asia (ADB) menawarkan solusi pinjaman dengan bunga rendah melalui Energy Transition Mechanism (ETM) untuk pensiun dini PLTU Cirebon 1, solusi tersebut dinilai masih kurang solutif karena tetap melibatkan utang dan tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah lingkungan.

Menurut survei dari Center of Economic Studies (CELIOS), banyak masyarakat di sekitar PLTU tidak mengetahui adanya isu pensiun dini PLTU dan kurang terlibat dalam kegiatan peduli lingkungan. Namun, 85% masyarakat setempat tidak bekerja di PLTU, sehingga tidak keberatan dengan pensiun dini PLTU.

Untuk mengatasi permasalahan ini, penggunaan teknologi pengendalian polusi, teknik pengelolaan limbah yang tepat, serta pemantauan rutin terhadap kualitas udara dan air sangat diperlukan. Selain itu, transformasi sumber energi dari yang tidak ramah lingkungan menjadi energi baru terbarukan (EBT) juga penting.

Dehya Alfinnas, perwakilan dari Karbon, menyatakan bahwa diskusi ini merupakan langkah awal yang akan berlanjut ke sesi Forum Group Discussion (FGD) dan proses penggugatan untuk memperjuangkan lingkungan di sekitar PLTU.

“Acara Karbon ini menjadi langkah awal untuk kemudian dilanjutkan kepada FGD. Kemudian, ini akan dikawal hingga proses penggugatan,” ujar Dehya.

Diskusi publik ini diharapkan dapat menggugah kesadaran anak-anak muda dan masyarakat tentang pentingnya kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan mendukung upaya transformasi energi di Indonesia.

0 Komentar