Federasi Serikat Pekerja Kabupaten Cirebon menyampaikan penolakan terhadap Program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) kepada Pj Bupati. Para buruh menegaskan penolakan mereka terhadap TAPERA langsung kepada Pj Bupati Cirebon.
Menurut Federasi Serikat Pekerja, program TAPERA dianggap sangat membebani para buruh, terutama karena nominal gaji UMK dianggap masih rendah. Mereka mengkritisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2024 tentang TAPERA yang dianggap tidak sesuai dan tidak layak jika dibandingkan dengan kenaikan UMK yang minim.
Pj Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh Federasi Serikat Pekerja. Beliau berencana untuk mengirim surat kepada pemerintah pusat mengenai aspirasi para pekerja di daerah terkait TAPERA.
Baca Juga:Pengelola Wisata Cikuya Berharap Ada Perhatian Pemerintah Daerah – VideoPetani Harap Ketersediaan Pupuk Bersubsidi Tetap Aman – Video
Di sisi lain, perwakilan dari serikat buruh juga merasa keberatan karena TAPERA diwajibkan oleh pemerintah, yang dinilai akan sangat membebani para buruh.
Mekanisme TAPERA sendiri akan memotong gaji pekerja sebesar 2,5 persen setiap bulan, sementara perusahaan akan dikenakan biaya 0,5 persen untuk TAPERA pekerja. Para pekerja dengan tegas menyatakan penolakan terhadap PP No. 21 Tahun 2024 dan berharap pemerintah mengambil langkah yang tepat terkait dengan aspirasi yang mereka sampaikan.