Tidak puas hanya berunjuk rasa, masyarakat Kota Cirebon mendesak DPRD menyampaikan rekomendasi penurunan besaran PBB. Pj Walikota diminta agar keputusan terkait ketentuan besaran Pajak Bumi dan Bangunan dikaji ulang dengan melibatkan masyarakat.
Ratusan massa yang melakukan demo menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan tidak puas hanya dengan berorasi dan menyampaikan keluhannya. Mereka bahkan meminta para wakil rakyat atau DPRD bisa mendesak agar keputusan Pj Walikota Cirebon mengenai kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan bisa dikaji ulang.
Ketua DPRD Kota Cirebon bersama jajaran dan perwakilan pemerintah Kota Cirebon yang menemui massa menyampaikan bahwa pada awal Mei, rekomendasi sudah dilayangkan ke pemerintah terkait tuntutan masyarakat agar regulasinya bisa dikaji ulang.
Baca Juga:Pj Bupati Targetkan Kab. Cirebon Nol Kasus Stunting – VideoPDAM Tirtajati Akan Tambah Ribuan Sambungan Baru – Video
Sementara Kepala BPKPD mengaku, karena menjadi kebijakan Pj Walikota Cirebon, maka keputusan perubahan regulasi menjadi tanggung jawab Pj Walikota. Meskipun saat ini sejumlah upaya telah dilakukan, baik pemberian diskon pajak dan lainnya.
Rencananya, jika pemerintah Kota Cirebon tidak bisa mengakomodir keinginan agar kenaikan PBB tidak terlalu memberatkan, akan ada aksi lanjutan di kemudian hari.