KPID Jabar Rangkul Pemerintah dan Masyarakat Selamatkan Anak Bangsa dari Konten Negatif Media Sosial

Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, Dr Adiyana Slamet dalam Hari Penyiaran Daerah 2024
Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, Dr Adiyana Slamet dalam Hari Penyiaran Daerah 2024
0 Komentar

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat (KPID Jabar), saat ini menggelar rangkaian Hari Penyiaran Daerah 2024 yang dimulai sejak 16 Mei 2024 lalu, hingga puncaknya nanti pada Minggu, 9 Juni 2023.

Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, Dr Adiyana Slamet menilai jika Jawa Barat sebagai miniatur penyiaran di Indonesia. 

“Jawa Barat ini sebagai miniatur penyiaran di Indonesia, gitu, yang kemudian kita harus menunjukkan itu siapa kita,” kata Ketua KPID Provinsi Jawa Barat Dr Adiyana Slamet di Gedung Sate pada Kamis, 30 Mei 2024. 

Baca Juga:Petugas Disdukcapil Jemput Bola Layanan Adminduk – VideoAbraham Sebut Kab. Cirebon Ranking 3 Terendah se-Jabar – Video

Adiyana Slamet mengatakan, Harsiarda 2024 tidak sekadar seremoni dalam acara yang dihelat KPID Jawa Barat. 

Dengan komitmen yang sama, kata Adiyana Slamet jika Harsiarda harus berdampak pada seluruh komponen penyiaran. 

“Demi terwujudnya Jawa Barat yang lebih baik, dan tentunya hari penyiaran ini tidak hanya seremony itu. Hari penyiaran juga harus berdampak pada seluruh komponen, terutama contoh lembaga penyiaran dan masyarakat pada umumnya, terutama amanat undang-undang 32 tahun 2002,” kata dia.

Dalam konteks ini, ada tiga elemen yang mengawal penyiaran sehat, di antaranya adalah embaga penyiaran, kedua pemerintah itunya, ketiga masyarakat. 

“Pada tahun 2024 ini tadi, saya bilang sangat luar biasa. Rangkaian dimulai 16 Mei, kemudian ada aksi tanam pohon dengan target 2000 bibit pada 6 Juni, kemudian 8 sampai 9 acara puncak. Jadi rangkaian ini menjadi sinergi,” kaya Adiyana Slamet. 

Pemerintah harus adil

Adiyana Slamet menceritakan pengalaman dimana dirinya mendengar keluh kesah yang sama dari masyarakat di Jawa Barat, mengeni konten-konteng di media sosial yang belum terjamah negara.

“Ketika kami turun sampai ke penggerak ibu-ibu kaya Posyandu, kami mendengar keluh kesah tentang konten media sosial. Maka tema yang kemudian hari ini kami angkat itu berkeadilan,” katanya.

Baca Juga:Abraham Pede Maju Jadi Bacabup Melalui Gerindra – VideoSMPN 1 Sumber Gelar Pelepasan Siswa Dengan Nuansa Baru – Video

Upaya menghadirkan penyiaran berkeadilan itu maksudnya, kata Adiyana Slamet, negara harus hadi. Negara harus ada untuk melindungi segenap tumpah darah masyarakat Indonesia dari berbagai hal yang akan merusak, termasuk konten media sosial.

“Karena ini berkaitan dengan keselamatan kognitif, karena kami memandang bahwa negara belum hadir dalam konteks penyiaran diperluas yang berbasis internet atau over-the-top itu, ada 1 paradigma berpikir, maka negara harus bergerak menyelamatkan anak bangsa,” kata dia.

Lanjut Adiyana Slamet,  negara berupaya tegas dan hadir pada basis penyeiaran frekuensi, baik televisi maupun radio. 

“Tapi kemudian yang berbasis internet ini, seolah-olah negara lolos. Hampir 3 tahun lebih kami berinteraksi dengan masyarakat di bawah. Sampai tingkatan kecamatan dan kelurahan. Itu terutama, mohon izin, kelompok rentan salah satunya itu adalah perempuan, ibu-ibu, dan anak-anak,” kata dia.

Adiaya mengaku, saat berdialog banyak ibu-ibu berbicara tegas dan jelas jika konten-konten di media sosial sangat membahayakan. 

“Kami mendapati bahwa ketika kami berdialog di 27 kabupaten kota di Jabar, melakukan literasi, kami banyak diberikan masukan atau ditekan oleh ibu-ibu yang meminta internet diawasi ketat, saat ini mereka merasa konten-konten di internet tidak diawasi.” 

“Ini sangat berbahaya. Ini berkaitan dengan anak-anak. Begitu bebasnya anak-anak mengakses konten-konten yang kemudian tidak mencerminkan Jawa Baratan atau Keindonesiaan ini yang kemudian menjadi penting,” katanya tegas.

KPID Ingatkan Pemerintah

Adiyana Slamet menjelaskan, Harsiarda tahun ini KPID Jabar diharapkan bisa memberi dampak positif kepada masyarakat.

Terlebih seiring perkembangan zaman, media penyiaran bukan hanya dari konvensional saja, namun sudah menjalar melalui media digital dan online.

Meskipun begitu, apapun media yang hadir saat ini dan kedepannya, diharapkan KPID Jabar bisa tetap menjaga tayangan yang layak.

KPID Jabar dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), sama-sama melakukan pengawasan dalam dunia penyiaran.

“Tidak ada yang bisa menggoyahkan, jika kita bergotong royong untuk membangun program yang dituju,” tegas Adiyana. 

Apa yang disampaikan Adiyana, selaras dengan pesan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yakni, apapun itu programnya harus beri keberdampakan pada masyarakat.

Kemudian disampaikan juga bahwa, kolaborasi dengan berbagai generasi juga penting untuk dilakukan, mengingat saat ini teknologi sudah berkembang semakin pesat.(*)

0 Komentar