Harga beras terus melambung di berbagai tempat, termasuk di Kabupaten Kuningan. Dari peninjauan RCTV dilapangan, harga eceran beras premium pada 26 Februari 2024 telah mencapai 17.000 per kilogram.
Menanggapi kondisi ini, Ketua DPRD Kuningan, Nuzul Rachdy, menyampaikan keprihatinannya dan berharap pihak pemerintah bekerja keras melakukan stabilisasi harga pasar.
Dengan tegas, Ketua DPRD mengkritik kebijakan pemerintah pusat, menyebut salah satu penyebab kelangkaan beras adalah bombardir bantuan sosial berupa beras, terutama menjelang Pemilu 2024.
Baca Juga:Tak Terpengaruh Tahun PolitikSejumlah Desa Masih Dihantui Banjir Rob
Menurutnya, besarnya jumlah beras yang digelontorkan dalam bantuan sosial membuat pasokan beras nasional terganggu, sehingga hukum pasar berlaku dan dirasakan masyarakat secara luas.
Kebijakan ini juga berdampak kepada pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Kuningan, yang harus turun tangan melakukan stabilisasi harga beras.
Hingga saat ini, 2 SKPD, yaitu Dinas Ketahanan Pangan (Diskatan) Kuningan melalui program Pangan Murah setiap Minggu di Car Free Day, dan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopdagperin) melalui program Operasi Pasar Murah, telah menyediakan beras SPHP Bulog kemasan 5 kilogram. Beras ini dijual seharga 52 ribu rupiah untuk 5 kilogram atau setara 10.400 rupiah per kilogram.
Meski stok terbatas, penjualan beras murah SPHP ini sangat diminati oleh masyarakat.