Penyaluran bantuan sosial yang digulirkan pemerintah disayangkan oleh pemerintah desa selaku pihak yang mengetahuinya persolan warganya. Pasalnya, data penerima manfaat yang diterima desa ditentukan pemerintah pusat, sehingga manjadi polemik di tengah tengah masyarakat, karena tak sedikit warga miskin tidak terdata dan yang pada akhirnya tidak mendapatkan bantuan.
Seharusnya seluruh data penerima bantuan sosial (Bansos) itu berinduk dari data yang ada di desa, selaku pihak yang mengetahui persoalan di lapangan, bukan bersumbernya dari pemerintah pusat. Pasalnya data penerima manfaat yang diterima desa, menjadi polemik di tengah tengah masyarakat, karena tidak sedikit warga yang dikategorikan layak sebagai penerima bantuan namun tidak mendapat bantuan.
Salah satunya bantuan pangan beras yang disalurkan di Desa Rawaurip Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Kuwu Rawaurip, Rochmannur menjelaskan, sebanyak 503 warga penerima manfaat bansos berupa beras 10 kilogram yang ada di desanya. Jumlah penerima tersebut dirasa belum sepenuhnya mengakomodir warga yang berhak mendapatkan bantuan.
Baca Juga:Tembok Belakang Rumah Warga Setupatok AmbrukDLH Angkut Sampah Saluran Sekunder Melaksari
Selama ini memang menjadi rancu karena banyak warga yang layak menerima bantuan tidak tercover. Meskipun puskesos desa kerap mengupdate data kemiskinan, namun data hasil validasi tersebut dirasa belum maksimal dan masih menggunakan data lama.
Ke depan, pemerintah daerah berharap pemerintah pusat maupun pihak terkait bisa menelusuri data terbaru agar penerima bantuan dapat tepat sasaran. Namun disisi lain, pemdes pun mengapresiasi bantuan dari pemerintah pusat untuk warganya yang kurang mampu