BANDUNG – Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jawa Barat telah menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam program pembangunan ekonomi nasional. Ketua APBMI Jawa Barat, Suhaili Muchyar menegaskan, komitmen sektor perusahaan bongkar muat untuk berperan aktif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah kompleksitas tantangan global dan utamanya tentang kelancaran arus barang dan perijinan dengan OSS. Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala KSOP Pelabuhan Cirebon, Kepala KSOP Pelabuhan Patimban dan stakeholdere terkait, Rabu (26/7) di Bandung
Ketua APBMI Jawa Barat yang juga Politisi Gerindra, Suhaili Muchyar juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dalam rangka mendengar masukan dari stakeholdere terkait untuk penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang perizinan bidang usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
“Kami menyambut baik langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. APBMI, sebagai perwakilan perusahaan bongkar muat di Jawa Barat, berkomitmen untuk menjadi mitra yang andal bagi pemerintah dalam mencapai target-target ekonomi nasional,” ujar Ketua APBMI Jawa Barat, Suhaili Muchyar.
Baca Juga:Pedagang Tiang Bendera Banjir OrderanBudidaya Jangkrik Hasil Dari Retribusi Pengelolaan Sampah
Suhaili menekankan pentingnya sektor bongkar muat sebagai salah satu pilar penting untuk menjamin kelancaran arus barang dari dan ke kapal di pelabuhan.
“Perusahaan bongkar muat memiliki peran vital dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan komoditas yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan guna memperkuat infrastruktur logistik di Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan,” paparnya.
Selain itu, APBMI Jawa Barat telah aktif berkolaborasi dengan pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi berbagai tantangan sektor. “Kami berperan sebagai penghubung antara sektor swasta dengan pemerintah dan masyarakat. Melalui dialog yang konstruktif, kami mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan yang mungkin muncul dan mencari peluang-peluang baru untuk pertumbuhan sektor bongkar muat,” ungkapnya.
Dalam mendukung program pembangunan ekonomi nasional, Ketua APBMI Jawa Barat juga menyoroti pentingnya aspek berkelanjutan. “Kami berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam operasi bisnis kami. Pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat merupakan tanggung jawab kami sebagai pelaku sektor ini,” jelasnya.
Tidak hanya berfokus pada isu-isu lingkungan, APBMI juga mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Suhaili menyampaikan, “Sebagai mitra pemerintah, kami berusaha untuk memberdayakan sumber daya manusia lokal dengan memberikan pelatihan dan kesempatan kerja. Hal ini merupakan salah satu cara kami berkontribusi dalam mengurangi tingkat pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat,” paparnya.
Ketua APBMI Jawa Barat juga percaya bahwa kemitraan yang solid antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat adalah kunci sukses dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional.
“Sebagai Ketua APBMI Jawa Barat, saya bersama seluruh anggota APBMI berdasarkan SK Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 1989 sebagai mitra pemerintah dalam pembinaan perusahaan bongkar muat. Dan, siap untuk terus berperan aktif dan berkontribusi secara positif dalam mendukung visi pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya. (****)