Seluruh komisi di DPRD Kabupaten Cirebon, membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cirebon tahun 2022. Pembahasan dilakukan setiap komisi, dengan mengundang mitra SKPD terkait.Setalah laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Cirebon tahun 2022 dihantarkan dalam rapat paripurna, selama seminggu lebih Komisi I sampai IV DPRD Kabupaten Cirebon membahasnya bersama sejumlah SKPD yang menjadi mitra kerja masing-masing komisi.Komisi I sesuai dengan bidangnya melakukan rapat membahas LKPJ bupati tersebut dengan Dinas Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi Informatika (Diskominfo) dan SKPD terkait lainnya. Sedangkan Komisi II melakukan pembahasan LKPJ bupati dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), bagian perekonomian, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, dan SKPD lainnya.Untuk Komisi III melakukan rapat pembahasan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta SKPD terkait lainnya. Kemudian di Komisi IV juga melakukan rapat pembahasan LKPJ bupati dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DPPKBP3A dan SKPD lainnya.Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Pandi usai melakukan rapat dengan BKAD menuturkan, pihaknya menyoroti kaitannya dengan sistem teknologi informasi yang penggunaanya dinilai belum maksimal, mengingat penggunaan sistem teknologi informasi sejauh ini hanya ada beberapa SKPD yang sudah terintegrasi, padahal BKAD Kabupaten Cirebon sebenarnya sudah membuat aplikasi-aplikasi agar semua bisa terkoneksi dengan bagian keuangan, akan tetapi kenyatanya sejauh ini masih belum bisa berjalan optimal.Selain itu, penanganan pengelolaan masalah aset pun menjadi sorotan Komisi II, sebab bertahun-tahun program sertifikasi aset pemda belum juga terselesaikan. Politisi PKB itu pun meminta agar BKAD bisa segera menuntaskannya, guna menghindari terjadinya penyerobotan aset oleh pihak luar.
Selanjutnya berkaitan dengan kurangnya sumber daya manusia (SDM) di bidang bangunan gedung (BG). Menurutnya perlu ada penambahan SDM di bidang BG DPUTR, sebab PAD yang didapat dari BG ini meningkat 360 persen dari sebelumnya. Juga didukung dengan SDM yang memadai, dipastikan PAD dari retribusi bangunan gedung bisa maksimal, mengingat setiap harinya bidang BG melayani puluhan pengurusan persetujuan bangunan gedung.Namun sebelum mengeluarkan persetujuan bangunan gedung, perlu survei di lapangan dengan kondisi yang sesuai.